Ombudsman RI menyoroti lemahnya tata kelola dan distribusi bantuan pascabencana banjir bandang di Sumatera Barat. Source foto Ombudsman RI
Temuan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar
Di Jorong Lambe, Kabupaten Agam, Ombudsman RI menemukan perbedaan informasi di internal pemerintah daerah.
Dinas Pekerjaan Umum menyebut wilayah tersebut sebagai “terisolasi terbatas”, sementara BPBD mengategorikannya sebagai “terisolasi penuh”.
Fakta lapangan menunjukkan kategori “terisolasi penuh” lebih akurat karena akses kendaraan terputus total.
Warga hanya bisa menjangkau lokasi dengan berjalan kaki sejauh hampir 10 kilometer pulang pergi atau sekitar lima jam.
Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, kerusakan jalur nasional Lembah Anai memutus konektivitas utama Padang–Bukittinggi.
Dampaknya bersifat sistemik karena menghambat distribusi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan kebutuhan pokok lainnya yang harus dialihkan melalui jalur alternatif dengan waktu tempuh tiga hingga empat kali lebih lama.
Kerusakan ini termasuk prasarana vital yang seharusnya menjadi prioritas pemulihan sesuai PP 21/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf f, serta terkait kemudahan pengerahan alat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf b PP 21/2008.
Ancaman Gagal Tanam di Kota Padang
Di Kota Padang, dua irigasi utama mengalami kerusakan akibat perubahan arus sungai yang menghantam bendung, saluran primer, dan jembatan besi di Lambung Bukit.
Dari total 4.358 hektare sawah yang bergantung pada dua irigasi tersebut, sekitar 3.156 hektare terancam gagal tanam karena suplai air terputus.
Selain itu, sekitar 176 hektare sawah di wilayah Kuranji dan Batu Busuk tertimbun material banjir sehingga tidak dapat ditanami.
Ombudsman RI menilai kondisi ini merupakan kerusakan prasarana vital yang harus menjadi prioritas pemulihan darurat.
Halaman:
Pos Terkait
Tidak ada komentar