Ombudsman RI menyoroti lemahnya tata kelola dan distribusi bantuan pascabencana banjir bandang di Sumatera Barat. Source foto Ombudsman RI
Dorongan Perbaikan Tata Kelola Bencana
Ombudsman RI menekankan pentingnya penanganan bencana berbasis prinsip good governance.
Prinsip tersebut meliputi transparansi data, akuntabilitas keputusan, efektivitas tindakan, koordinasi lintas sektor yang solid, serta partisipasi aktif masyarakat nagari.
“Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi agar respons pemerintah tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, dan membangun kembali kepercayaan publik,” tegas Yeka.
Rekomendasi Ombudsman RI
Ombudsman RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain penetapan satu data kebencanaan yang konsisten dan terverifikasi, percepatan pembukaan akses darat di titik kritis, serta penataan ulang sistem distribusi logistik agar tidak bergantung pada jalur udara.
Selain itu, informasi terkait pembukaan akses, jadwal pemulihan, status listrik dan telekomunikasi, serta distribusi bantuan harus disampaikan secara konsisten dan terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian.
Ombudsman juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar dalam rentang waktu 7 hingga 14 hari, termasuk penyediaan listrik darurat, telekomunikasi, air bersih, dan sarana pendidikan darurat, khususnya di wilayah terisolasi.
Pemulihan Ekonomi dan Relokasi Warga
Penanganan irigasi Gunung Nago dan Koto Tuo menjadi prioritas karena berdampak langsung pada ribuan hektare sawah.
Selain itu, pemulihan ekonomi warga perlu segera dilakukan melalui program padat karya dan dukungan modal mikro.
Bagi petani yang kehilangan masa tanam, Ombudsman mendorong kompensasi melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau mekanisme pascabencana lainnya.
Sementara untuk warga yang harus direlokasi, diperlukan pendampingan menyeluruh, termasuk kepastian hunian baru dan bantuan sosial selama masa transisi.
“Seluruh saran ini disampaikan dalam semangat kolaboratif untuk memperkuat kehadiran negara dan memastikan pemulihan Sumatera Barat berlangsung lebih cepat, terukur, dan dirasakan oleh seluruh warga terdampak,” tutup Yeka.***
Pos Terkait
Tidak ada komentar